Halo sahabat selamat datang di website sejarahnusantara.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Materi TWK SKD : Konstitusi dan UUD 1945 oleh - sejarahnusantara.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

A. Konstitusi

 

1. Pengertian Konstitusi

1. Pengertian secara etimologis (bahasa)
   • Inggris : constitution yang punya makna lebih luas dari UUD
   • Latin : constituere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan
   • Perancis : constituer yang berarti membentuk
   • Hukum Islam : dustus yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat
   • Indonesia : konstitusi â†' UUD
2. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
3. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
4. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip- prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:
   • Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.
   • Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.
   • Pembatasan pemerintahan.
   • Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
     • Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
     • Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan.
     • Proses hukum.
     • Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.
5. Adapun syarat terjadinya konstitusi
   • Adanya perlindungan atas asas demokrasi.
   • Adanya kedaulatan rakyat.
   • Adanya hukum yang adil.

 

•  

2. Urgensi dan Tujuan Konstitusi

Urgensi â†' Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan  karena  dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

Tujuan konstitusi:

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang.
2. Melindungi
3. Sebagai pedoman penyelenggaraan

 

3. Nilai konstitusi

1. Nilai normatif
   Suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.
2. Nilai nominal
   Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).
3. Nilai semantik
   Suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

 

4. Macam-macam Konstitusi

1. Menurut CF. Strong
   • Konstitusi tertulis
     Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh: Indonesia â†' UUD 1945.
   • Konstitusi tidak tertulis
     berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:
     • Diakui dan dipergunakan berulang â€" ulang dalam praktik penyelenggaraan
     • Tidak bertentangan dengan
     • Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris à konstitusi berdasarkan yurisprudensi.
2. Macam-macam konstitusi secara teoritis
   • Konstitusi politik
     Berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubunngan antarlembaga negara.
   • Konstitusi sosial
     Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.
3. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya
   • Fleksibel/luwes
     Konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.
   • Rigid/kaku
     Konstitusi/UUD sulit untuk diubah.

 

5.  Unsur/substansi konstitusi

 

Menurut Sri Sumantri	Menurut Mariam Budiarjo	Koerniatmanto Soetopawiro
Jaminan terhadap HAM dan warga negara. Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.	Adanya organisasi negara HAM. Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum. Adanya cara perubahan konstitusi.		Pernyataan ideologis Pembagian kekuasaan Jaminan HAM Perubahan & Larangan Perubahan Konstitusi

 

6. Kedudukan Konstitusi

1. Adapun kedudukan konstitusi adalah:
   • Sebagai hukum dasar
   • Sebagai hukum tertinggi
   • Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.
2. Keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945
   • Dari segi bentuknya
     • Konstitusi : tertulis dan tidak tertulis
     • UUD : tertulis
   • Dari segi sifatnya
     UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan.
3. Paham konstitusionalisme
   Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:
   • Hubungan antara pemerintahan dengan warga
   • Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.
   Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
   • Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ
   • Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang
   • Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga

 

7. Perubahan konstitusi/UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang yaitu:

1. Renewal (pembaharuan) â†' dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda & Jerman)
   • Perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.
2. Amandemen (perubahan) â†' dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia & AS)
   • Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
3. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian.
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

 

8. Sejarah Lahirnya Konstitusi RI

1. Latar Belakang
   • Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
   • Negara yang merdeka harus mempunyai konstitusi.
   • Sehingga dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang.
2. Perumusan UUD oleh BPUPKI
   • UUD dirancang dan dibahas oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei s.d. 16 Juni 1945.
   • Dibentuk tim khusus untuk menyusun konstitusi yang disebut UUD 1945.
3. Penetapan UUD oleh PPKI
   Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI, UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia.

 

 

B. UUD 1945

 

1. Pendahuluan

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
4. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

 

2. Perkembangan UUD 1945

 

Periode	Keterangan
UUD 1945 (18/8/1945 â€" 27/12/1949)	UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi RI oleh PPKI. Namun, dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya.
Konstitusi RIS (27/12/1949 â€" 17/8/1950)	Sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam uni Indonesia-Belanda dan sistem    pemerintahannya berubah menjadi parlementer.
UUD Sementara (17/10/1950 â€" 5/7/1959)	Negara RIS bubar. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
UUD 1945 Pra-Orba (5/7/1959 â€" 1966)	Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu: presiden mengangkat ketua lembaga leislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
UUD Orba (1966 â€" 1999)	Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diuabah harus disetujui melalui referendum (TAP MPR No. IV/MPR 1983).
UUD Amandemen (1999 â€" 2002)	Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi dan negara hukum.

 

 

3. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

 

Penetapan	Tanggal Pengesahan	Pasal yang Diamandemen
		Dimunculkan/diubah	Dihapus
Sidang Umum MPR (14 â€" 21 Oktober 1999)	19/10/1999	5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21	Â
Sidang Tahunan MPR (7 â€" 18 Agustus 2000)	18/08/2000	18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B, 25,26, 27, 28A s.d. 28J, 30, 36	Â
Sidang Tahunan MPR (1 â€" 9 November 2001)	09/11/2001	1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C	Â
Sidang Tahunan MPR (1 â€" 11 Agustus 2002)	11/08/2002	2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan	BAB IV

 

 

Sebelum Amandemen	Setelah Amandemen
Batang Tubuh, terdiri atas 16 Bab 37 Pasal 65 Ayat 4 Pasal Aturan Peralihan 2 Ayat Aturan Tambahan	(Istilah Batang Tubuh Diganti Menjadi Pasal-Pasal) Pasal-Pasal, terdiri atas: 20 Bab 73 Pasal 194 Ayat 3 Pasal Aturan Peralihan 2 Pasal Aturan Tambahan
Ada Penjelasan	Penjelasan Dihilangkan

 

 

 4. Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen

Secara garis besar, UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan yaitu:

1. Hal bentuk negara
2. Hal lembaga negara
3. Hal warga negara

 

BAB	Tentang	Pasal-Pasal
I	Bentuk dan Kedaulatan Negara	1
II	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2, 3
III	Kekuasaan Pemerintahan Negara	4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
IV	DPA (dihapus)	Â
V	Kementerian Negara	17
VI	Pemerintahan Daerah	18, 18A, 18B
VII	Dewan Perwakilan Rakyat	19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B
VII A	Dewab Perwakilan Daerah	22C, 22D,
VII B	Pemilihan Umum	22E
VIII	Keuangan	23, 23A, 23B, 23C, 23D
VIII A	Badan Pemeriksa Keuangan	23E, 23F, 23G
IX	Kekuasaan Kehakiman	24, 24A, 24B, 24C, 25
IX A	Wilayah Negara	25A
X	Warga Negara dan Penduduk	26, 27, 28
X A	Hak Asasi Manusia	28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J
XI	Agama	29
XII	Pertahanan dan Keamanan Negara	30
XIII	Pendidikan dan Kebudayaan	31, 32
XIV	Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial	33, 34
XV	Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan	35, 36, 36A, 36B, 36C
XVI	Perubahan Undang-undang Dasar	37
Aturan Peralihan		Pasal I, II, dan III
Aturan Tambahan		Pasal I dan II

 

 

5. Pokok Pikiran UUD 1945 sesuai TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

 

Pertama	Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan (Sila ke-3)
Kedua	Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila ke-5)
Ketiga	Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4)
Keempat	Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanuasiaan yang adil dan beradab. (Sila ke-1 dan ke-2)

Itulah tadi informasi mengenai Materi TWK SKD : Konstitusi dan UUD 1945 oleh - sejarahnusantara.xyz dan sekianlah artikel dari kami sejarahnusantara.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.

Halo sahabat selamat datang di website sejarahnusantara.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Rangkuman Materi SKD TWK : Nasionalisme oleh - sejarahnusantara.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca

Rangkuman Nasionalisme â€" Salah satu materi pokok TWK yang diujikan dalam SKD adalah Nasionalisme. Sebagai ASN, kita dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan Nasionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi didalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari.

Sebenarnya bahasan mengenai Nasionalisme ini sangat luas. Sehingga akan saya bagi kedalam beberapa artikel. Pada artikel ini kita akan mempelajari pengertian dasar nasionalisme, sehingga diharapkan kita mampu mengerti makna Nasionalisme dan mengimplementasikannya.

Apa itu Nasionalisme

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya.

Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain.

Nasionalisme berlebihan?

Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut chauvinisme. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Nasionalisme Pancasila

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa:

• menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan
• menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara
• bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri
• mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa
• menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia
• mengembangkan sikap tenggang rasa.

Rasa Kebangsaan

Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme.

Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya.

Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara itu.

Unsur-unsur dasar wawasan kebangsaan itu ialah: wadah (organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wawasan itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang: Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam.

Bagaimana sikap ASN terhadap Nasionalisme?

Setiap pegawai ASN harus memiliki nasional- isme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting.

Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dangan mental blocknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar yakni bangsa dan negara.

Nilai-nilai yang senantiasa berorientasi pada kepentingan publik (kepublikan) mejadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Untuk itu pegawai ASN harus memahami dan mampu mengaktualisasikan Pancasila dan semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugasnya, sesuai bidangnya masing-masing.

Sebagai pelaksana kebijakan publik tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik.

Sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan.

Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansinya belaka, tetapi pelayanan harus diberikan dengan maksud memperdayakan masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.

Adapun fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi pemersatu bangsa mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI.

Sekian pembahasan dasar materi TWK Nasionalisme. Setelah mengerti apa itu Nasionalisme, berikutnya Anda perlu mempelajari materi lanjutan. Anda juga bisa mengerjakan soal-soal latihan Nasionalisme yang sudah kami sediakan.

Terimakasih

Itulah tadi informasi mengenai Rangkuman Materi SKD TWK : Nasionalisme oleh - sejarahnusantara.xyz dan sekianlah artikel dari kami sejarahnusantara.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.